𝐒𝐏𝐒-𝟏 (𝐒𝐞𝐧𝐣𝐚𝐭𝐚 𝐏𝐞𝐥𝐮𝐦𝐩𝐮𝐡 𝐒𝐞𝐧𝐲𝐚𝐩) - Senjata Anti Drone Dalam negeri.

𝐒𝐏𝐒-𝟏 (𝐒𝐞𝐧𝐣𝐚𝐭𝐚 𝐏𝐞𝐥𝐮𝐦𝐩𝐮𝐡 𝐒𝐞𝐧𝐲𝐚𝐩) adalah senjata anti-drone portabel pertama di dunia yang mengintegrasikan metode serangan soft kill dan hard kill dalam satu unit. Senjata ini dikembangkan oleh PT Pindad bekerja sama dengan PT Sinergi Teknologi Pertahanan dan diperkenalkan secara resmi pada 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Nusantara (IKN).

1. 𝑻𝒆𝒌𝒏𝒐𝒍𝒐𝒈𝒊 𝑯𝒚𝒃𝒓𝒊𝒅 (𝑫𝒖𝒂𝒍 𝑪𝒂𝒑𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒚)

SPS-1 unik karena menggabungkan dua mekanisme pelumpuhan drone:

Soft Kill: Menggunakan pengacak sinyal (jamming) untuk memutus komunikasi drone dengan operator atau sinyal satelit (GPS).

Hard Kill: Menggunakan proyektil atau metode fisik untuk menghancurkan drone secara langsung.

2. 𝑭𝒊𝒕𝒖𝒓 𝒅𝒂𝒏 𝑲𝒆𝒖𝒏𝒈𝒈𝒖𝒍𝒂𝒏

Mobilitas Tinggi: Dirancang untuk dibawa dan dioperasikan oleh satu personel (man-portable).

Kemandirian Teknologi: Produk ini merupakan 100% hasil pengembangan dalam negeri dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang optimal.

Operasional: Telah digunakan untuk mendukung pengamanan acara kenegaraan di IKN dan pengamanan Kabinet Merah Putih di Akademi Militer.

3. 𝑬𝒌𝒐𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒎 𝑨𝒏𝒕𝒊-𝑫𝒓𝒐𝒏𝒆

SPS-1 biasanya dioperasikan sebagai bagian dari sistem pertahanan udara jarak pendek bersama unit pendukung lainnya seperti:

Maung MV3 Mobile Jammer: Kendaraan taktis yang dilengkapi pengacak sinyal dengan radius jangkauan lebih luas (hingga puluhan kilometer).

Sectorial Jammer: Alat stasioner untuk proteksi area tertentu.

𝑫𝒓𝒐𝒏𝒆 𝒕𝒆𝒎𝒑𝒖𝒓 𝑨𝑵𝑲𝑨 (𝑼𝑨𝑽) 𝑰𝑵𝑫𝑶𝑵𝑬𝑺𝑰𝑨

 Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pertahanan, telah menandatangani kontrak untuk pengadaan 12 unit drone tempur ANKA (UAV) dari Turkish Aerospace Industries (TAI) senilai sekitar US$300 juta (sekitar Rp 4,53 triliun).

Drone ANKA-S adalah jenis kendaraan udara nirawak ketinggian sedang, daya tahan panjang (Medium Altitude Long Endurance/MALE), yang mampu terbang hingga 30 jam pada ketinggian 9.100 meter dan memiliki jangkauan sekitar 250 kilometer. Pesawat ini akan digunakan untuk misi intelijen, pengawasan, dan pengintaian (ISR), serta kemampuan serangan presisi.

Kontrak pembelian ditandatangani pada tanggal 3 Februari 2023, dan diumumkan secara resmi pada Juli-Agustus 2023.

Jumlah dan Distribusi: Total 12 unit drone dibeli untuk memperkuat ketiga matra TNI:

TNI Angkatan Udara (AU): 6 unit.

TNI Angkatan Darat (AD): 3 unit.

TNI Angkatan Laut (AL): 3 unit.

Skema Produksi dan Transfer Teknologi (ToT) :

6 unit pertama akan diproduksi dan dikirim langsung dari Turki.

6 unit sisanya akan dirakit di Indonesia oleh PT Dirgantara Indonesia (PTDI) sebagai bagian dari program transfer teknologi. Program ini juga mencakup pembangunan fasilitas perakitan akhir (Final Assembly Line) dan kemampuan pemeliharaan, perbaikan, serta pengoperasian di PTDI.

Pengiriman seluruh 12 unit akan dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu 32 bulan.

Unit pertama dari drone ANKA-S dilaporkan telah tiba di Indonesia, terlihat di Lanud Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat, pada September-Oktober 2025.